JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil sampel suara tersangka Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasannah Yasin terkait kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengambilan sampel suara tersebut dilakukan penyidik untuk keperluan pembuktian.

“Terhadap Neneng Hasanah Yasin, Bupati Kabupaten Bekasi, tadi diambil contoh suara untuk keperluan pembuktian,” ucapnya, Rabu (7/11/2018).

Febri melanjutkan, penyidik KPK telah mendapatkan sejumlah bukti komunikasi terkait kasus tersebut. Neneng pun membenarkan terkait sampel suara itu.

“Tidak, tidak belum, cuma voice recorder saja,” katanya usai diperiksa penyidik KPK seraya masuk ke dalam mobil tahanan.

KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta.

Neneng diduga akan menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar dari pihak swasta sebagai uang ‘pelicin’ perijinan. Namun, hingga kasus terbongkar baru dibayarkan Rp 7 miliar secara bertahap melalui Kepala Dinas terkait.

KPK juga menetapkan delapan tersangka lain yakni Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group. (cw6/tri)